BAPPEBTI

BAPPEBTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, BAPPEBTI merupakan salah satu unit eselon I berada di bawah Kementerian Perdagangan. BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa.

Tugas Bappebti :
melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa.

Fungsi Bappebti :
*  Perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
*   Perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar fisik dan jasa;
*  Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di bidang pasar fisik dan jasa;
    pelaksanaan administrasi Badan.

Adapun Perundang -undangan yang di buat oleh BAPPEBTI untuk perusahaan berjangka Komoditi sebagai berikut. :

Perdagangan Berjangka Komoditi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BAB III BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA BAB IV PIALANG BERJANGKA DAN PENASIHAT BERJANGKA BAB V SENTRA DANA BERJANGKA DAN PENGELOLA BAB VI DANA KOMPENSASI BAB VII PELAKSANAAN PERDAGANGAN BERJANGKA BAB VIII PEMBUKUAN DAN PELAPORAN BAB IX PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN BAB X SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP PENJELASAN

Sistem Resi Gudang

	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG
	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG BAB I KETENTUAN UMUM BAB II LINGKUP RESI GUDANG BAB III KELEMBAGAAN BAB IV PEMBUKUAN DAN PELAPORAN BAB V PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP PENJELASAN

Pasar Lelang